Dikutip dari Harian KOMPAS, Jumat, 1 Agustus 2008.
Jakarta, Kompas - Kesenjangan ekonomi yang masih besar di banyak negara berpenduduk Islam merupakan salah satu sumber pemicu terjadinya konflik dan tindakan kekerasan. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam harus ditujukan sepenuhnya untuk menyejahterakan seluruh umat.
Demikian rangkuman diskusi panel sejumlah ulama dan pemikir Islam dari Somalia, Filipina, Indonesia, Suriah, dan Iran pada International Conference of Islamic Scholars (ICIS) Ke-3, Kamis (31/7) di Jakarta. Dari beberapa kasus konflik yang melibatkan umat Islam, baik di Indonesia, Somalia, maupun Filipina selatan, terlihat kesenjangan ekonomi memicu konflik.
Pada dasarnya, konflik itu lebih berakar pada masalah ekonomi, tetapi aspek agama lebih menonjol karena adanya perbedaan agama di antara para individu yang terlibat konflik.
Dr Ali Mahmud Hassan, ulama Somalia, mengatakan, motif penjajahan untuk penguasaan sumber daya ekonomi negara-negara Islam dilakukan oleh negara-negara Barat.
Kondisi ini diperburuk dengan tidak adanya kesatuan pandangan di antara negara-negara Islam. ”Negara-negara Islam cenderung berjarak, tidak ada kesatuan pikiran dan langkah. Di setiap negara Muslim, hampir setiap organisasi sosial yang bergerak untuk kepentingan umat Islam tidak mendapat dukungan penuh dari pemerintahan sendiri,” katanya.
Ulama terkemuka Iran, Ayatollah Ali Taskhiri, mengungkapkan, sebenarnya di kalangan umat sendiri ada kesadaran untuk bekerja sama guna memperkuat ekonomi umat Islam.
Akan tetapi, sering kali hal itu terbentur pada kebijakan pemerintahan di negara-negara Islam, yang justru lebih mengutamakan kepentingan bangsa lain, khususnya Barat.
”Mungkin karena keluguan dan kebodohan kita juga kita seolah menerima saja yang datang dari Barat,” papar ulama yang sangat berpengaruh itu.
Ironi
Wakil Presiden Majelis Dakwah Islam Regional Asia Tenggara dan Pasifik, dari Australia, Ameer Ali menegaskan, konflik yang terjadi di dunia Muslim merupakan sebuah ironi. Seharusnya komunitas Muslim berkedudukan kuat mengingat banyaknya kekayaan sumber minyak bumi di berbagai negara Muslim, yang menjadi incaran banyak negara lainnya.
Dr Santanina Tillah Rasul, mantan senator yang juga Ketua Pendiri Yayasan Magbassa Kita, Filipina, mengatakan, sejarah konflik di Filipina selatan pun bersumber dari soal ekonomi. Ada kebijakan marjinalisasi ekonomi warga Muslim di selatan negara itu. Pencegahan kesenjangan ekonomi kini menjadi tuntutan warga Muslim yang ditujukan kepada Pemerintah Filipina. (LUK/OKI)
Kembali
Tidak ada komentar:
Posting Komentar